Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan turut tergabung dalam operasi Ketupan Toba 2021
Operasi ini di gelar untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang hendak melakukan mudik agar memutus terjadinya penyebaran covid-19. Untuk wilayah Asahan ada enam titik penyekatan dan satu pos pelayanan. Yaitu : Pos Meranti yang berbatasan dengan Kabupaten Batu Bara Pos Bandar Pasir Mandoge yang berbatasan dengan Kabupaten…
OPERASI GABUNGAN KESELAMATAN TOBA 2021
Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan turut aktif dalam pelaksanaan Operasi gabungan Keselamatan Toba 2021 yang dilaksanakan oleh Satuan lalulintas Polres Asahan. intansi yang tergabung dalam Operasi ini adalah Satlantas Polres Asahan Subdenpom Kisaran dan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan. Operasi gabungan Keselamatan…
PERINGATAN HARI PERHUBUNGAN TAHUN 2020
“Wujudkan Asa, Majukan Indonesia”
- 16
- September
- 2020
Memperingati hari Perhubungan Nasional yang ke-73
Merajut nusantara membangun bangsa, Bukti nyata insan perhubungan untuk indonesia unggul, indonesia maju.
- 18
- September
- 2019
Memperingati Tahun baru imlek maka kantor di liburkan 1 hari
- 5
- Februari
- 2019
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.