Penertiban / Pengawasan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang dan Pelanggaran atas Rambu-Rambu Lalu Lintas
Berdasrkan Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan kepala Tim Dalops Bidang Perhubungan Darat agar melaksanakan Penertiban dan Pengawasan Angkutan Barang yang dimulai Pada Tanggal 28 September 2020 s/d 9 Oktober 2020. Kegiatan dilaksanakan dengan didampingi Personil Subdenpom I/1-4 Kisaran dan Personil Satlantas Polres…
Hari Perhubungan Nasional 2020
PERINGATAN HARI PERHUBUNGAN TAHUN 2020 “Wujudkan Asa, Majukan Indonesia” Dimasa Pandemic Covid-19 peringatan Harhubnas (Hari Perhubungan Nasional) yang biasa dilaksanakan pada tanggal 17 September dapat dijadikan momentum pemersatu bagi Insan Perhubungan untuk terus memberikan pelayanan terbaik…
Pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2020
TARGET SASARAN OPERASI PATUH TOBA 2020 MENURUNNYA KEMACETAN, KECELAKAAN LALU LINTAS & PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN DGN TETAP MEMPEDOMANI PROTOKOL KESEHATAN (ADAPTASI KEBIASAAN BARU) GUNA MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARANCOVID - 19 SECARA PREEMTIF, PREVENTIF DAN PERSUASIF JUGA HUMANIS.…
PERINGATAN HARI PERHUBUNGAN TAHUN 2020
“Wujudkan Asa, Majukan Indonesia”
- 16
- September
- 2020
Memperingati hari Perhubungan Nasional yang ke-73
Merajut nusantara membangun bangsa, Bukti nyata insan perhubungan untuk indonesia unggul, indonesia maju.
- 18
- September
- 2019
Memperingati Tahun baru imlek maka kantor di liburkan 1 hari
- 5
- Februari
- 2019
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.